KBR, Jakarta - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal menuntaskan kasus-kasus intoleransi dalam beragama.
Anggota Wantimpres Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia, Albert Hasibuan mencontohkan, konflik syiah dengan Suni di Sampang Madura masih berlajut. Lalu Pemerintah Bogor masih menutup Gereja GKI Yasmin. Sedangkan sebagian penganut Ahmadiyah terpaksa tinggal di pengungsian yang tidak layak huni.
"Menteri agama atau pemerintah yang lalu sudah berusaha tapi tidak berhasil. Sudah bentuk panitia untuk Syiah tapi tidak ada anggarannya,” ujar Albert di Jakarta, Jumat (19/9).
“Terus saya harus katakan bahwa relokasi (gereja) GKI Yasmin di tempat relokasinya masih ada ormas yang tidak setuju relokasi itu. Sebaiknya Pemerintah Bogor itu membuka gereja itu,” tambahnya.
Albert Hasibuan meminta Kementerian Agama mempersiapkan kerangka dasar penyelesaian kasus intoleransi di Indonesia. Kerangka dasar itu harus selesai sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lengser dari jabatannya. Albert mengatakan kerangka dasar tersebut akan diberikan ke pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Editor: Antonius Eko
