Transisi Pemerintahan, Bamus Tani Dorong Kebijakan Pangan di Satu Kementerian

KBR, Jakarta - Badan Musyawarah Tani Indonesia mengusulkan permasalahan pangan dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla berada di bawah satu koordinasi kementerian.

Deklarator Bamus Tani Henry Saragih mengatakan, berbagai otoritas pemerintah tidak kompak dalam mengurus pangan saat ini. Untuk itu, Bamus tengah menggodog rancangan kelembagaan itu pada Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Kuncinya ini adalah presiden ataupun menteri yang ditunjuk ini punya satu kendali, pusat keputusan, selama ini tidak terjadi seperti itu. Menteri pertanian bisa mengatakan swasembada beras, tapi menteri perdagangan mengatakan impor beras,"  kata Deklarator Bamus Tani Henry Saragih ketika dihubungi KBR, Sabtu (09/06).

Henry juga mengatakan, keputusan tentang impor pangan yang tumpang tindih antara satu kementerian dan kementerian lainnya, telah melanggar Undang Undang Pangan. Hal ini yang kemudian bisa dijadikan pelajaran bagi pemerintahan Jokowi-Jk kelak. "Dalam aturannya, tidak boleh mengimpor beras ke Indonesia kalau Indonesia sudah swasembada beras," lanjut Hendry.

Sebelumnya, Sekretariat Tani Jokowi menyatakan berubah nama menjadi Badan Musyarawah Tani Indonesia. Ini menyusul kemenangan Jokowi-JK dalam pemilu presiden lalu.

Bamus Tani mengaku akan mengawal dan bekerjasama dengan pemerintahan Jokowi untuk menerapkan janjinya di sektor pertanian. Di antaranya adalah kedaulatan pangan dan kepemilikan tanah 9 juta hektar melalui reformasi agraria.

Editor: M Irham