KBR, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo berencana menghemat anggaran proyek infrastruktur di tiap kementerian.
Deputi Tim Transisi bidang infrastruktur, Akbar Faisal mengatakan selama ini proyek infrastruktur masih boros. Upaya penghematan anggaran diantaranya pada pengetatan anggaran pembebasan lahan.
Akbar Faisal mengatakan selama ini besaran anggaran pembebasan lahan di kementerian sering digelembungkan sehingga memboroskan uang negara.
Penggelembungan misalnya, dengan sering menyewa konsultan untuk proyek pengadaan rumah rakyat.
"Misalnya bangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maupun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), modelnya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Pada pembangunan pertama okelah butuh yang namanya konsultan. Tapi untuk pembangunan berikutnya, kalau bentuknya sama kenapa harus konsultan lagi?" kata Akbar di Rumah Transisi.
Deputi Tim Transisi bidang infrastruktur Akbar Faisal menghitung selama lima tahun ke depan dibutuhkan biaya pembangunan infrastruktur sekitar Rp 6,5 triliun.
Besarnya biaya itu membuat pemerintah Jokowi nanti akan melibatkan swasta. Akbar Faisal menambahkan perbaikan infrastruktur bisa membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.
Editor: Agus Luqman
