Tim Transisi Bahas APBN dan Program HAM Jumat Besok

KBR, Jakarta - Tim transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla bakal meminta penjelasan tentang APBN 2015 kepada Menteri Koodinator Perekonomian Chairul Tanjung pada pertemuan yang akan digelar, Jumat (4/9) besok.

Ini kali pertama Tim Transisi Jokowi JK menggelar pertemuan dengan kementerian koordinator setelah pertemuan SBY dan Jokowi di Bali pekan lalu.  Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengatakan pertemuan yang akan dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian itu untuk memuluskan proses transisi antar pemerintahan.

“Justru meminta mereka, meminta Menko yang kemudian menjelaskan bagaimana yang haus kami lakukan untuk memulai transisi ini dengan pemerintahan sekarang. Jadi apa yang akan dibuka peluangnya oleh pemerintah. (Soal MP3Ei?) Pada dasarnya besok itu interaksi pertama kita dengan pak CT. Jadinya kami akan melihat dulu seberapa besar nanti interaksi bisa dilakukan dengan kantor transisi dan pemerintah apa apa yang bsia dikerjakan sama-sama sampai 20 Oktober  itu yang akan dibahas bersama sama,” kata Andi di Kantor Transisi Jokowi JK, Kamis (4/9).

Andi menambahkan pertemuan besok tidak akan membahas RAPBN 2015. Ini karena pembahasan tersebut tidak melibatkan tim transisi, melainkan melalui mekanisme komisi di DPR. Namun, Andi memastikan pertemuan tersebut akan memetakan peluang program prioritas yang masih bisa dilakukan Jokowi-JK.

Besok juga, Tim Transisi akan menerima rekomendasi dari dua lembaga pemantau HAM pada Jumat besok. Meski begitu Andi mengklaim intens berkomunikasi dengan dua lembaga tersebut.

“Kriteria HAMnya belum diserahkan ke kami. Kalau percakapan telpon dengan tim dengan Kontras dan Imparsial itu mereka usahakan kriteria HAMnya diserahkan besok,” kata Andi.

Sebelumnya, Kontras dan Imparsial menantang pemerintahan Jokowi JK untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Dua lembaga itu pemantau HAM itu bahkan menilai enam kementerian pada kabinet saat ini rawan mengabaikan pemenuhan HAM. Posisi itu adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Badan Pertanahan Negara dan Menteri Agama.

Editor: Pebriansyah Ariefana