Suap Jaksa Praya, KPK Didorong Telusuri Pendanaan Partai Politik Hanura

KBR, Jakarta - LSM Antikorupsi ICW menduga suap yang dilakukan petinggi Partai Hanura, Bambang W. Soeharto kepada Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Subri berkaitan dengan pendanaan politik partai.

Untuk itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kemungkinan tersebut, dan mengembangkan ada tidaknya pelaku lain dalam kasus ini.

"Artinya begini kasus penyuapan yang dilakukan pengurus Partai Hanura kepada aparat penegak hukum tidak hanya berhenti hanya kepada penetapan tersangka kepada Bambang. Jaksa sendiri yang disuap sudah dihukum di Pengadilan Tipikor Mataram. Kita juga menekankan kepada KPK perlu menyisir lagi ada atau tidaknya pelaku lain. Bahkan yang kita dorong juga ada tidaknya kaitan suap yang dilakukan oleh Bambang W.Soeharto ini dengan pendanaan politik," ungkap Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, Minggu (14/9)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Bambang Wiratmadji Soeharto sebagai tersangka.

Penetapan tersangka Bambang berdasarkan pengembangan kasus dugaan suap penanganan perkara pemalsuan sertifikat lahan yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat, Subri. Bambang diduga bersama-sama pengusaha bernama Lusita Ani Razak memberikan sesuatu kepada Subri dengan maksud melakukan sesuatu karena jabatannya

Editor: M Irham