Sistem DPRD Pilih Kepala Daerah Rusak Demokrasi

KBR, Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah DPD bersuara keras mengkritik partai-partai yang menginginkan kepala daerah dipilih DPRD. Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan partai-partai itu sedang berusaha merampas hak demokrasi rakyat.

Laode Ida mengatakan ketika rakyat selama 10 tahun telah memiliki hak politik tersebut, maka tak satupun yang berhak mengambilnya kembali karena telah dijamin dalam konstitusi. Ia menegaskan daulat rakyat tak boleh diveto atau dibatalkan oleh sekelompok elit partai politik.

“Bayangkan, hak hampir 200 juta penduduk Indonesia yang memiliki hak pilih tiba-tiba diambil dan diserahkan ke sekelompok elit di DPRD. Itu luar biasa perampasan hak rakyat," kata Laode Ida, Senin (8/9).

Pembahasan RUU Pilkada memunculkan polemik karena mewacanakan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebanyak 5 fraksi yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP dan PAN menginginkan kepala daerah yaitu gubernur bupati dan walikota dipilih oleh DPRD.

Sementara PDIP, PKS, PKB dan Partai Hanura menghendaki kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Rancangan Undang-undang itu rencananya akan disahkan pada 13 September mendatang.

Editor: Pebriansyah Ariefana