Seleksi Menteri, Tim Transisi Temui KontraS dan Imparsial

KBR, Jakarta - Tim Transisi Jokowi-JK menemui LSM pemerhati HAM, KontraS dan Imparsial, besok. Dalam pertemuan itu, tim transisi akan menerima rekomendasi tentang kriteria menteri yang akan mengisi kabinet Jokowi-JK kelak.

Deputi tim transisi Andi Widjajanto mengaku sudah sering berkomunikasi dengan dua lembaga tersebut melalui telepon genggam untuk menjaring menteri-menteri di dalam kabinet Jokowi-JK.

“Kriteria HAM nya belum diserahkan ke kami. Kalau percakapan telepon dengan tim dengan Kontras dan Imparsial itu mereka usahakan kriteria HAMnya diserahkan besok,” kata Andi di Kantor Transisi Jokowi JK, Kamis (4/9).

Sebelumnya, Kontras dan Imparsial menantang pemerintahan Jokowi-JK untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Dua lembaga pemantau HAM itu bahkan menilai enam kementerian pada kabinet saat ini rawan mengabaikan pemenuhan HAM. Posisi itu adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Agama.

Sementara itu, LSM pemerhati HAM KontraS berharap rekomendasi kriteria menteri yang akan diberikan besok ke tim transisi akan dijalankan penuh oleh pemerintahan Joko Widodo nantinya.

Koordinator KontraS, Haris Azhar mengaku bakal berusaha maksimal untuk mengawal kabinet Joko Widodo tidak memasukkan orang-orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM masa lalu.

“Menurut anda pasti dijalankan tidak rekomendasi yang diberikan nantinya ? Itu kan jadi pertanyaan kita, skema kerja, mekanisme dan jaminan kita juga tidak tahu. Kita mengisi ruang kosong saja . Jangan sampai yang seperti ini terjadi. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya yang gini-gini bisa diakomodir,” ujar Haris saat dihubungi KBR.

Tim Transisi Jokowi-JK akan menemui LSM KontraS dan Imparsial, besok. Tim ini akan menerima rekomendasi kriteria menteri-menteri untuk menjalankan kabinet Jokowi-JK. Salah satu kriterianya adalah tak memasukkan orang-orang yang pernah bersinggungan dengan pelanggaran HAM masa lalu. Selain itu, tim transisi juga akan membahas persoalan lainnya seperti penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu dan persoalan HAM di tanah Papua.

Editor: M Irham