SBY: Jangan Komentari Kebijakan dan Program Jokowi

KBR, Jakarta - Jajaran Menteri dan Kepala Lembaga diminya untuk tidak mengomentari program pemerintahan yang disusun Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan hal tersebut dibutuhkan untuk tidak memicu konflik jelang serang terima jabatan Presiden. Dengan begitu SBY berharap masa transisi akan berjalan lancar.

"Saya instruksikan untuk tidak mengomentari apalagi menyalahkan kebijakan dan program yang akan dijalankan Pemerintahan mendatang. Itu sepenuh hak Presiden terpilih. Penghormatan saya pada Presiden terpilih agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kebijakan saya adalah tidak melakukan penggantian pejabat utama," ujar SBY di Jakarta, Kamis (11/9).

SBY menambahkan, untuk mempermudah Pemerintahan mendatang, pihaknya telah menyiapkan kebutuhan Jokowi dalam mengikuti sejumlah pertemuan internasional. Seperti transportasi, fasilitas di luar negeri dan materi pembahasan sejumlah agenda internasional.

Selain itu SBY juga meminta Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II mengosongkan rumah dinas paling lambat 20 Oktober mendatang. Mereka juga harus menyerahkan mobil dinas tepat pada saat serah terima jabatan dengan pejabat Pemerintahan Jokowi.

"Oleh pejabat jajaran pemerintahan agar dikembalikan pada saat yang tepat dengan administrasi yang baik. Ini untuk menghindari fitnah. Dulu saya dengar katanya komplek Menteri di Jalan Widya Chandra dan Jalan Denpasar ketika dikembalikan ada yang hilang. Macam-macam, saya tidak ingin ada isu begitu lagi," kata SBY.

Presiden juga berjanji Istana Negara sudah siap ditempati oleh Jokowi tepat pada serah terima jabatan 20 Oktober mendatang. Rumah Dinas Wakil Presiden juga dipastikan sudah kosong usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2014. SBY juga berjanji memperbaiki kenderaan dinas Presiden dan Wakil Presiden sebelum mengakhir masa jabatannya.

Editor: Pebriansyah Ariefana