SBY Dinilai Membiarkan Isu RUU Pilkada Jadi Polemik Berkepanjangan

KBR, Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sengaja membiarkan isu RUU Pilkada berpolemik di masyarakat.

Padahal menurut Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, SBY bisa mencegah polemik pembahasan RUU Pilkada ini. Salah satunya, dengan cara meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU ini hingga masa sidang mendatang.

"Di sana kita akan meminta keberaniannya, dia inisiatornya. Kita mau meminta petunjuk kepada SBY untuk setidaknya bersuara dan memberikan kebijakan terhadap RUU pilkada ini. Pilihannya bisa banyak, bisa menarik ataupun meminta kepada Demokrat untuk menolak RUU ini."

Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz menambahkan, SBY juga bisa membatalkan pembahasan RUU tersebut apabila menolak menyetujui pembahasan itu dilanjutkan oleh DPR. Langkah terakhir, SBY juga bisa menolak usulan pembahasan RUU itu melalui partainya.

Hari ini Koalisi Kawal RUU Pilkada yang antara lain terdiri dari JPPR, Perludem, TI Indonesia, IBC, FITRA, Correct, dan KIPP Jakarta mengadakan aksi serempak di Jakarta, Bandung, Makassar, Banda Aceh, dan Semarang untuk menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Enam fraksi di DPR sejauh ini ngotot pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

Editor: Dimas Rizky