KBR,Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berubah pikiran soal pemilihan kepala daerah. PKS sebelumnya ingin kepala daerah tetap dipilih rakyat, namun kini mereka mendukung kepala daerah dipilih DPRD.
Anggota Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi PKS Agus Purnomo mengatakan, untuk menguji keberhasilan Pilkada langsung, PKS mendukung dilakukannya pemilihan oleh DPRD. .
“Tesisnya kita sekarang pilkada secara langsung. Cara untuk membuktikan bahwa pilkada langsung baik maka harus dibuktikan dengan pilkada tidak langsung. Karena itu sikap PKS adalah men-challenge yang sekarang ada,” kata Agus Purnomo.
Agus menambahkan, untuk mengantisipasi praktik penyuapan kepada anggota DPRD, pihaknya mengusulkan agar jelang pilkada, rekening dan laporan harta kekayaan anggota DPRD yang memilih ditampilkan.
Sementara itu, PDI Perjuangan menilai berubahnya sikap PKS ini sebagai konspirasi politik pasca kekalahan Koalisi Merah Putih dalam Pemilihan Presiden.
Anggota Komisi Pemerintahan DPR dari PDI Perjuangan Yasonna H Laoly mengatakan dengan perubahan sikap PKS, Koalisi Merah Putih ingin menunjukkan bahwa mereka satu kekuatan untuk merebut kekuasaan di daerah.
“Perubahan sikap ini kan terjadi setelah Pilpres maka ada kecenderungan menurut saya ini sebuah konspirasi politik pasca pilpres. Dari perspektif apapun, kalau kita melihat sekarang trendnya pemilihan kepala daerah semakin baik, konflik sudah sedikit,” Yasonna H Laoly
Dengan berubahnya sikap PKS ini berarti ada enam partai yang menginginkan gubernur dipilih oleh DPRD.Yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKS. Sementara PDIP, PKS, PKB dan Partai Hanura menghendaki dipilih langsung oleh Rakyat. Adapun pemilihan bupati dan walikota, hanya tiga fraksi yakni PDIP, PKS dan Hanura yang menginginkan dipilih langsung oleh rakyat. Selebihnya ingin dipilih oleh DPRD.
Editor: Antonius Eko
