Perlu Dibuat Aturan Larangan Bisnis untuk Anggota TNI-Polri

KBR, Jakarta - Analis militer menilai perlu dibuat aturan untuk melarang kalangan TNI-Polri untuk berbisnis. Pengamat militer, Agung Perwita beralasan ini adalah agenda reformasi sektor keamanan dan SBY gagal melakukannya.

Agung mencatat konflik adu backing terjadi juga di Manado, Palembang, dan Karawang. Tahun ini saja sudah ada setidaknya 8 kejadian. Kata dia, kejadian ini banyak terjadi di negara yang transisi menuju demokrasi.

"Upaya-upaya untuk mencari off budget inilah yang masih terjadi hingga detik ini. Sehingga kalau sekali lagi persoalan bisnis militer, backing itu, yang dianggap ilegal ini tidak bisa diatur, atau dibuat regulasi dalam sebuah sistem keamanan, ini akan terus terjadi dan berulang terus," jelas Agung ketika dihubungi KBR, Selasa (23/9) malam.

Agung menambahkan kecemburuan sosial juga jadi faktor besar. Karena saat ini kesejahteraan anggota TNI dan Polri dia nilai masih rendah.

Minggu malam kemarin, TNI dan Kepolisian Kepri terlibat bentrok di Batam. Bentrok terjadi saat polisi menggerebek gudang penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar.

Akibatnya 4 anggota TNI terkenan tembakan. Saat ini kedua instansi sudah membentuk tim investigasi.

Editor: Pebriansyah Ariefana