Pengamat: Pemerintah Terlalu Lembek pada Newmont

KBR, Jakarta - Pemerintah dinilai terlalu lunak kepada Newmont dengan menerbitkan izin ekspor konsentrat sebelum perusahaan itu menyetor dana jaminan atas rencana pendirian smelter atau pusat pemurnian mineral.

Pengamat energi Kurtubi mengatakan, pemerintah harus membuat amandemen kontrak karya sebagai kompensasi atas kelonggaran proses perizinan. Menurut dia, isi amandemen kontrak mesti mengikat Newmont dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban membangun smelter sesuai UU Minerba. Bila nanti Newmont mangkir, pemerintah bisa dituding melanggar undang-undang karena menerbitkan perizinan.

"Mustinya harus ada amandemen kontrak karya, di mana kedua belah pihak bersepakat bahwa Newmont diberikan dispensasi, mengekspor konsentrat selama berapa tahun gitu. Tapi imbal baliknya newmont harus membangun smelter. Kasih waktu berapa tahun, kalau tidak kontrak karya dinyatakan putus. Mustinya amandemen kontrak karya bentuk ditandatangani kedua belah pihak, bukan soal setoran uang. Kalau hanya nyetor uang untuk jaminan itu dengan gampang kan dilanggar, tapi kalau bentuknya amandemen kontrak karya itu meningkat secara hukum," kata Kurtubi (21/9).

Pemerintah juga semestinya bisa memaksa Newmont mendirikan smelter di Sumbawa. Langkah ini akan berdampak positif bagi daerah karena memeratakan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menerbitkan izin ekspor sekitar 300 ribu ton konsentrat kepada PT Newmont. Izin tersebut berlaku untuk periode enam bulan terhitung sejak September. Kemendag menerbitkan izin atas rekomendasi Kementerian ESDM. Padahal pihak Newmont belum memberikan uang jaminan pembangunan smelter.

Editor: Irvan Imamsyah