Pengamat: Minta Jatah Mentri, Jokowi Harus Jaga Komitmen

KBR, Jakarta- Partai pengusung Jokowi yang meminta jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan mendatang dinilai tidak bersikap konsisten. Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, partai-partai pengusung Jokowi  seharusnya tidak memaksakan kadernya untuk masuk sebagi menteri di kabinet mendatang. (Baca: PKB Usulkan Muhaimin Jadi Menteri Kabinet Jokowi)

Menurutnya, sikap tegas Jokowi sebagai presiden terpilih harus berani kembali pada komitmen awalnya saat kampanye. Yaitu,  tidak ada pembagian kursi menteri kepada parpol pendukungnya.

"Sulit bagi Jokowi untuk mengatakan tidak kepada partai-partai politiknya yang sekarang, karena kalau tidak itu bisa berbalik arah yang itu otomatis bisa justru beban kerja Jokowi lebih berat lagi, karena kalau dia tidak ada backup sama sekali dari partai politik maka tidak akan efektif pemerintahannya. Tapi, paling yang bisa dia lakukan adalah kembali ke sikap awalnya, tidak mau kompromi dengan bagi-bagi kursi," katanya (07/09).

Pengamat Politik Ray Rangkuti menambahkan, publik dapat kecewa pada awal pemerintahan Jokowi jika nantinya, kalangan partai politik yang memimpin pemerintahan di kursi menteri kabinet Jokowi. Sebab, hal ini jauh dari komitmen awal.Ia menyarankan agar Jokowi mampu melawan tekanan partai pengusungnya dan memilah kembali nama-nama calon menteri yang diusulkan partai.

Sebelumnya, partai pengusung Jokowi meminta jatah menteri di susunan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Pasalnya, PDIP meminta tujuh kursi menteri yang namanya muncul seperti Puan Maharani sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Pramono Anung menjadi Menteri ESDM, dan masih banyak lagi.

Editor: Nanda Hidayat