Pengamat: Demokrat Jadi Penentu Hasil RUU Pilkada

KBR, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat dinilai menjadi penentu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah langsung atau lewat DPRD. Itu terjadi jika pembahasan mengalami kebuntuan dan diputuskan voting atau pengambilan suara terbanyak.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan, jika voting terjadi, suara fraksi Demokrat akan sangat menentukan. Namun, menurutnya, UU itu juga bisa ditunda untuk disahkan menyusul penolakan salah satu syarat dari 10 syarat yang diajukan fraksi Demokrat.

"Nah, saya sih berpendapat kubu pendukung pilkada langsung itu lebih kuat, dengan asumsi bahwa Partai Demokrat sebagai fraksi paling besar itu mendukung pilkada langsung," kata Syamsudin, Selasa (23/9).

Sebelumnya, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menolak salah satu syarat yang diajukan Partai Demokrat terkait pengesahan RUU tersebut. Ketua Panja RUU Pilkada Hakam Naja satu dari sepuluh syarat dari Demokrat ditolak yakni syarat uji publik calon gubenur, bupati dan wali kota. Menurut politikus PAN tersebut syarat ini dapat menjegal calon kepala daerah.

Penolakan kemudian ini membuat Demokrat bimbang untuk mengusung pemilukada langsung. Padahal sebelumnya partai pemenang pemilu 2009 itu mendukung pilkada langsung dengan syarat ada perbaikan dalam RUU tersebut. Demokrat lantas mengusulkan 10 perbaikan.

Editor: Pebriansyah Ariefana