KBR, Jakarta - Pengamat militer, Agung Perwita mengatakan konflik TNI Polri di Batam jadi momen merevisi UU TNI, UU Polri dan UU Ketahanan. Kata Agung, saat ini banyak konflik antara dua instansi tersebut karena masalah kebijakan dan kelembagaan. Sementara faktor kesejahteraan, kata dia, hanya berpengaruh kecil terhadap bentrokan semacam ini.
"Itu juga persoalan, persoalan tersendiri jika kita bicara mengenai anggaran. Tapi kita lihat misalnya dari sisi kecemburuan sosial itu kan hanya pemantiknya saja. Ini lebih pada persoalan kebijakan, sistem. Mungkin lebih pada strategi reformasi sektor keamanan," ujar Agung kepada KBR, Selasa (23/9) malam.
TNI dan Polri di Batam terlibat bentrok karena diduga berebut backing penimbunan BBM. Saat ini kedua instansi sudah membentuk tim investigasi bersama. Kedua instansi berjanji akan menghukum tegas oknum yang terbukti bersalah. Belum ada bukti adu backing dalam bentrok ini.
Editor: Antonius Eko
