KBR,Jakarta - Politisi Senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung mengklaim, partainya tidak menggerakkan masyarakat untuk menolak Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).
Menurutnya aksi penolakan tersebut murni inisiatif masyarakat untuk memperjuangkan hak konstitusi masing-masing. Ia juga memastikan tidak ada satu pun politisi PDIP yang terlibat dalam aksi itu.
"Apa yang terjadi sekarang ini di sosial media, di publik dan sebagainya. Itu sudah tak ada urusannya sama PDIP. Itu betul-betul masyarakat, silahkan memberikan penilaian pada masyarakat. Bahkan ketika ada aksi beberapa tempat, saya pribadi tak kenal itu,” kata Pramono di Jakarta, Senin (29/9).
“Kalau perlu bahkan, apakah kita perlu melakukan pengecekan pada rakyat. Misalnya referendum Pilkada DPRD atau langsung. Saya yakin rakyat akan dengan gampang untuk memutuskan.”
Sebelumnya puluhan Organisasi Masyarakat seperti ICW, Fitra, dan JPRR berunjuk rasa menolak UU Pilkada oleh DPRD di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, kemarin. Mereka mengajak masyarakat mengumpulkan foto copy KTP sebagai tanda penolakan terhadap UU Pilkada tersebut.
Masyarakat juga mengirim pesan penolakan UU Pilkada oleh DPRD ke twitter Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Demokrat yang dipimpin SBY sendiri dituding sebagai pihak yang berpura-pura mendukung Pilkada langsung oleh masyarakat. Sebab Demokrat Walk Out atau keluar dari Sidang Paripurna DPR RI pengesahan RUU Pilkada Jumat lalu.
Editor: Antonius Eko
