KBR- Jakarta - Anggoata Dewan Pembina Partai Demokrat Mubarok menyatakan, keputusan partai untuk keluar dari sidang paripurna DPR sebelum voting RUU Pilkada bertujuan untuk menghindari konflik.
Mubarok mengatakan, partainya mendapat banyak masukan soal kerugian pelaksaan pilkada langsung. Diantaranya dari Majelis Ulama Indonesia, PBNU, dan PP Muhammadiyah.
“Masukin yang terbanyak ke Demokrat adalah pilkada langsung banyak bahayanya, dari MUI, PBNU dan Muhammadiyah memberikan masukan pilkada langsung banyak mudarotnya, Pilihannya mengurangi mudarot dengan sepuluh syarat dan tidak diterima, dan kita menghindari konflik,” kata Mubarok dalam program Sarapan Pagi KBR (26/09)
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan pemilihan kepala daerah secara tak langsung/diserahkan kepada DPRD. Keputusan itu dihasilkan lewat mekanisme voting/suara terbanyak.
Berdasarkan hasil voting/suara terbanyak semalam, jumlah suara yang memilih pilkada langsung sebanyak 135 dan pilkada tak langsung sebanyak 226. Sementara, Partai Demokrat memutuskan untuk walk out sesaat sebelum voting. Sikap itu diambil lantaran, pimpinan DPR Priyo Budi Santoso tidak mengakomodir keinginan Demokrat tentang opsi ketiga, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat. Padahal opsi ketiga itu mendapat dukungan PDIP, Hanura dan PKB.
Editor: Antonius Eko
