KBR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pengelolaan kekayaan alam Indonesia tidak sesuai dengan amanat Konstitusi.
Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan Indonesia sudah mempunyai anggaran, ilmu dan teknologi yang cukup untuk mengelola kekayaan alam sendiri. Sehingga sudah saatnya Indonesia menjadi pengelola utama kekayaan alamnya. Bukan dengan menerima investor pengeruk kekayaan Indonesia.
"Membuka pergudangan-pergudangan besar, pabrik-pabrik besar yang hasilnya diekspor ke Eropa dan kitalah sebagai pekerjanya. Kalau masih tetap masih seperti itu kondisinya maka kita tidak berubah dan beranjak dari model masa penjajahan. Inilah yang harus menjadi pikiran kita dan ini salah satu amanat konstitusi dan founding father yang sangat luar biasa," ujar Hamdan di Jakarta, Selasa (15/9).
Hamdan Zoelva menambahkan, pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta, pengelolaan oleh investor asing masih dibenarkan. Sebab waktu itu Indonesia belum memiliki ilmu dan teknologi yang cukup. Namun pengelolaan alam Indonesia oleh investor saat ini menunjukkan Indonesia lemah mengelola kekayaan sendiri.
Sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan saat ini puluhan perusahaan asing antri untuk berinvestasi di sektor pertambangan Indonesia. Nilai investasi yang ditawarkan investor tersebut mencapai Rp 416 trilliun. Sebagian di antaranya ingin membangun pabrik pemurnian bahan tambang.
Editor: Antonius Eko
