Komisi Pemerintahan DPR Rekomendasikan Bentuk Pansus Pilpres

KBR, Jakarta - Komisi Pemerintahan DPR akan memberi rekomendasi kepada rapat paripurna agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilu Presiden. Ketua Komisi Pemerintahan DPR Agun Gunanjar mengatakan kalau pun disetujui pembentukannya maka akan dilaksanakan pada anggota dewan periode 2014-2019.

“Kita sudah membuat sikap poltik, Pemilu kemarin kan banyak masalah. Seperti bagaimana antara DKPP dengan MK yang berbeda. Banyak anggota penyelenggara Pemilu yang diberhentikan tapi gugatan di MK tak dikabulkan. Itu kan harus disikapi. Nah ini fungsi pengawasan komisi II," kata Agun dalam rapat dengar bersama KPU dan Bawaslu di DPR Jakarta, Senin (1/9).

Meski begitu, dalam kesimpulan rapat tersebut, Fraksi PDIP memberikan catatan tidak menyetujui pembentukan Pansus. Wakil Ketua Komisi Pemerintahan dari fraksi PDIP Arif mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Pansus, melainkan hanya melarutkan masyarakat  dalam hiruk pikik politik yang tak perlu.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik rekomendasi pembentukan Pansus. Komisi Dalam Negeri untuk mengungkap kebenaran. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan langkah tersebut sebagai upaya mengungkap kebenaran. KPU sendiri akan siap untuk kooperatif demi memperbaiki proses Pemilu ke depan. 

“Ini sama semangatnya dengan kami yang sejak awal juga menginginkan adanya pengungkapan terhadap kebenaran. Dan KPU adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan yang menginginkan apapun yang ujungnya bisa mengungkap kebenaran. Termasuk di Mahkamah Konstitusi saya bilang begitu," kata Kamil Manik.

Editor: Pebriansyah Ariefana