Komisi Energi Minta Pemerintah Perketat Regulasi Pengelolaan Migas

KBR, Jakarta– Komisi Energi DPR meminta pemerintah memperketat regulasi soal pengelolaan minyak dan gas bumi (Migas).

Anggota Komisi Energi DPR Satya Yudha beralasan pola pemilihan pengelola Migas yang berlangsung saat ini tidak tepat. Dalam sepuluh tahun terakhir, komisinya mengklaim menemukan 70 persen dari sekitar 100 blok migas, tidak memenuhi komitmennya untuk eksplorasi dan pengembangan. Ujarnya hal ini bisa menjadi sasaran empuk untuk diperjualbelikan bebas tanpa pengawasan. Dia menduga hal ini juga yang menjadi celah korupsi di sektor migas.

“Berarti ada satu hal yang menurut kami di Komisi VII, ada sesuatu yang tidak benar di sini (industri). Di dalam pola pemilihan atau keseriusan pada industri. Pernah ada lagi, setelah dikuak itu, tidak semuanya mampu. Karena industri Migas itu kan mahal, disamping padat ,modal, juga perlu kecanggihan human resourches-nya. Nah, karena mereka tidak bisa memenuhi itu, akhirnya apa, (blok itu) diperjualbelikan. Sehingga kami menangkap, ini bisa menciptakan broker-broker baru di dalam industri Migas. Makanya kami, Komisi VII, meminta pemerintah mengetatkan itu (regulasi),” jelas Satya saat diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Anggota Komisi Energi DPR Satya Widya menambahkan, banyaknya korupsi di sektor Migas mewajibkan pemerintah ikut memperhatikan bisnis prosesnya yang rumit, mulai dari pengeboran hingga distribusinya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka dugaan pemerasan di Kementeriannya. Hal itu tak lepas dari penyelidikan KPK atas pengembangan penyidikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Agustus tahun lalu, Rudi tertangkap tangan menerima suap 400.000 dollar Amerika Serikat dari Komisaris Kernel Oil Pte Ltd Simon Gunawan Tanjaya.

Editor: Dimas Rizky