KBR, Jakarta - Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) meminta Presiden Terpilih Joko Widodo tidak memberi jabatan pada bekas Badan Intelijen Negara (BIN) yang tersangkut kasus Munir.
Koordinator KASUM Chairul Anam mengatakan pihaknya mengidentifikasi 3 nama pejabat BIN yang diduga terlibat. Di antaranya AM Hendropriyono, Muchdi PR dan As'ad Said Ali. Masuknya nama-nama itu akan menghambat penuntasan kasus-kasus HAM.
"Dalam konteks kasus Munir, ada tiga nama, yang juga memungkinkan menjadi bursa pejabat politik. Hendro, Muchdi, As'ad Said Ali. Mereka bertiga adalah pejabat bin ketika pembunuhan Cak Munir dan semua data yang ditemukan TPF, kepolisian, KASUM, mengarah mereka adalah salah satu orang yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan ini. Sehingga kami berharap ketiga orang ini tidak menjadi pejabat publik apapun," kata Chairul Anam di Kantor Transisi Jokowi-JK di Jakarta, Senin (8/9).
Hari ini Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) mendatangi Kantor Transisi untuk menyerahkan berkas kasus Munir dan surat rekomendasi kepada Jokowi. Sebagai presiden, Jokowi diminta mengkonsolidasikan semua temuan dan fakta.
Khususnya rekaman suara Pollycarpus dan Muchdi PR yang saat ini berada di Kepolisian Indonesia (Polri). Selain itu, Jokowi diminta memerintahkan Kejaksaan Agung untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). KASUM juga meminta Tim Kepolisian Munir diaktifkan kembali.
Selain itu, KASUM kecewa dengan kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait penuntasan kasus Munir. Selama sepuluh tahun memimpin, SBY tidak menunjukkan komitmen serius. Padahal, pidato politik pertama Presiden SBY di periode pertama kepemimpinannya mengangkat tentang pembunuhan Munir.
"SBY kita anggap gagal dalam konteks kasus Munir, sangat kecewa. SBY pidato politik pertama, adalah kasus munir, dia mengatakan bahwa ini adalah test of our history, ini adalah di tengah semarak demokrasi ada pembunuhan politik. Pembunuhan politik pertama kali setelah reformasi, Cak Munir, makanya dia ngomong kayak begitu. Tapi sampai berakhirnya pemerintahan dia, yang bisa terbukti melakukan pembunuhan munir hanya Polycarpus," kata Anam.
Anam menambahkan, pihaknya menaruh harapan besar pada Presiden terpilih Joko Widodo yang dinilai lebih berkomitmen. Ia yakin kasus Munir bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun asal ada keseriusan dari pemerintah dan penegak hukum. Kata dia, kasus Munir menunjukkan pembunuhan politik masih ada di republik ini. Negara berarti menganggap warga sipil yang kritis sebagai ancaman.
"Bahannya ada, sistemnya ada, tinggal menggunakan saja, mau atau tidak. Dalam konteks kasus meningkat sampai aktor intelektual setahun cukup lah, saya pikir Pak Jokowi punya kecerdasan lebih dari Pak SBY. Satu tahun harus tuntas, nggak boleh lebih," jelas Anam.
Editor: Pebriansyah Ariefana
