Jokowi Serukan Rakyat Gugat UU Pilkada

KBR, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menyerukan rakyat Indonesia menggugat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. UU Pilkada itu disahkan dengan sistem pemilihan tidak langsung atau lewat DPRD.

Jokowi menyatakan selain merebut hak politik rakyat, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih juga telah merebut kegembiraan politik rakyat. Ini terkait ulah mereka yang menggolkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dalam UU Pilkada yang disahkan DPR pekan lalu.

“Rakyat baru senang-senangnya sudah direbut, bagaimana sih. Saya mendorong  masyarakat sebanyak-banyaknya menggugat. (Pak SBY akan berkonsultasi dengan hakim Mahkamah Konstitusi, mendukung tidak pak?) urusan saya setelah tanggal 20 Oktober, “kata Presiden terpilih Joko Widodo di Balaikota Jakarta.

Jokowi mengaku punya strategi dalam menghadapi UU Pilkada. Namun ia enggan membeberkan sekarang. Ia akan menunggu terlebih dulu pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang.

Undang-Undang lain yang banyak diprotes adalah UU tentang  MPR, DPD, DPR RI, dan DPRD (UU MD3). Partai pemenang Pemilu 2014 itu akan menggugat pasal yang menyatakan pemenang Pemilu Legislatif tak otomatis menjadi Ketua DPR.

Meski begitu, Jokowi optimis tetap dapat secara optimal  menjalankan program-programnya meski Pimpinan DPR terancam dikuasai oleh partai oposisi. Sebab lebih dari 200 kursi di DPR dikuasi Koalisi pendukung Prabowo Subianto.

“Kita kan sudah ngomong, di sini berapa persen? 11 persen, ada masalah yang kamu lihat? Paling terlambat sehari dua hari lah. Atau ada rame-rame sedikit ya tidak apa-apa. tapi menurut kalian ada masalah? tidak ada kan," jelas dia.

Editor: Pebriansyah Ariefana