KBR, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo berjanji akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak dari dunia usaha. Pasalnya kata dia, defisit fiskal yang terjadi saat ini membuat pemerintah akan sulit mendorong pembangunan.
Jokowi menyebut, potensi penerimaan pajak sangat besar apabila pemerintah serius mengelolanya. Selain itu, Jokowi juga berjanji memperbaiki birokrasi supaya perizinan di dunia usaha dan investasi semakin mudah.
“Ini penyakit kita di sini, yaitu soal perizinan. Saya dulu membuat one stop service di Solo dan di sini juga, masih belum juga bisa sempurna karena itu memang harus diikuti dan menjadi budaya kerja. Tetapi kalau itu diawasi terus, setiap hari, minggu, bulan, tahun awasi terus saya yakin itu akan menjadi budaya kerja. Asal sistem yang dibangun,” kata Jokowi.
“Saya pernah nyoba di sini juga bisa. Saya nyoba ngurus IMB online juga bisa meskipun kita baru nyoba di 5 kecamatan. Kalau di kecamatan bisa, di kota juga bisa, begitu juga dengan di provinsi dan negara juga akan bisa,” tambahnya.
Sebelumnya Deputi tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menyatakan pemerintah Jokowi akan membuat terobosan reformasi sektor pajak. Reformasi yang dimaksud salah satunya adalah dengan membuat sistem pelayanan pajak berbasis internet yang mudah diakses.
Dengan demikian perpajakan akan lebih transparan dan menghilangkan penggelapan pajak. Tim menilai adanya penerimaan sektor pajak yang belum maksimal. Penerimaan pajak untuk RAPBN 2015 adalah Rp 1.370,8 triliun, sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.379,9 triliun.
Editor: Antonius Eko
