ICW: Pilkada Tak Langsung Bukan Solusi Tekan Politik Uang

KBR, Jakarta- LSM antikorupsi ICW menilai pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD akan menyandera tiap kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan, ini karena kepala daerah harus tunduk terhadap ketentuan yang dibuat DPRD ketimbang kepentingan rakyat. Menurutnya, Pilkada lewat DPRD bukan jawaban atas penghematan anggaran dan maraknya politik uang.

"Kalau dipilih oleh DPRD, maka partai akan bekerja, tetapi bukan untuk rakyat tetapi untuk kepentingan politik. Tidak tepat kalau alasan maraknya money politik mahalnya pembiayaan lalu model pemilihannya langsung dialihkan," kata Abdullah Dahlan.

Abdullah Dahlan menambahkan, jika RUU Pilkada disahkan lewat pemilihan kepala daerah langsung, maka itu bisa menjembatani hubungan antara elit politik dan rakyat. Di mana elit diberi mandat bertanggung jawab penuh terhadap rakyat. Artinya, ada keterlibatan aktif antara rakyat dengan elit politik. Masing-masing memberikan partisipasi dalam proses demokrasi.

RUU Pilkada saat ini menjadi polemik. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menginginkan Pilkada melalui DPRD. Koalisi pendukung Prabowo-Hatta saat kampanye pilpres kemarin menguasai kursi parlemen di 31 provinsi di Indonesia.

Editor: M Irham