BPK Harus Jamin Ketuanya Non-Partai

KBR, Jakarta - LSM antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan dari orang yang berasal dari partai politik. Ini menyusul 3 dari 5 anggota BPK terpilih adalah politisi Koalisi Merah Putih.

Aktivis ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan anggota BPK dari partai politik memiliki kepentingan tertentu. Hasil audit keuangan bisa saja sesuai pesanan partai politiknya. Nantinya, BPK hanya sebagai alat kepentingan politik.

"Paling tidak orang yang terpilih jadi ketua BPK nanti memang memiliki background integritas dan profesionalisme sebagai auditor. Paham tentang pengawasan keuangan negara. Tidak seperti kemarin," ujar Firdaus kepada KBR, Selasa (16/9) sore.

Aktivis ICW, Firdaus Ilyas, menilai terpilihnya 3 politisi itu bisa jadi manuver Koalisi Merah Putih untuk menjatuhkan Jokowi-JK. Kata dia, ini melengkapi upaya Koalisi Merah Putih lainnya seperti UU MD3, dan RUU Pilkada.

"Kemudian kedua, tentu dengan kerja-kerja pemeriksaan yang independen, yang semakin memiliki gereget. Paling tidak hasil audit itu bisa memperkuat pengawasan keuangan baik di pusat mau pun daerah," tambah Firdaus lagi.

Sebelumnya, DPR menetapkan 5 anggota BPK terpilih, kemarin. Tiga di antaranya adalah politisi Golkar Harry Azhar Aziz, politisi Demokrat Achsanul Qosasi, serta Rizal Djalil yang pernah bergabung di PAN. Sementara dua sisanya adalah pejabat BPK periode sebelumnya.

Editor: Pebriansyah Ariefana