KBR, Jakarta - Pemerintah daerah diminta aktif mencegah terjadinya pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) saat pulang ke kampung halamannya.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Penanggulangan TKI (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur mengatakan, langkah perlu dilakukan menyusul penghapusan terminal khusus TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Gatot menyatakan, pemerasan TKI kerap terjadi di daerah Bekasi, Cirebon, dan Cianjur
"Cuma seperti ini, keamanan itu terkadang di airport selamat. Tapi begitu di Bekasi, Cirebon dan Cianjur dipalak atau diperas dan itu menjadi tanggungjawab siapa yang berada di daerah-daerah itu," kata Gatot Abdullah Mansyur dalam Program Sarapan Pagi KBR (12/09)
Sebelumnya, Pihak Angkasa Pura II bakal menutup terminal khusus TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Keputusan itu diambil pasca inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama Bareskrim Polri, UKP4, dan Angkaa Pura II pada 27 Juli lalu.
Inspeksi itu dilakukan menyusul laporan dari LSM peduli buruh migrant, yang menyatakan hampir setiap TKI yang pulang ke tanah air pasti diperas.
Dua Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur menjadi korban pemerasan pengelola angkutan di Bandara Soekarno-Hatta. Peristiwa itu terjadi pekan lalu. Salah satu TKI, Nurwati Binti Satego Saimah mengatakan, ia dan seorang TKI lain dipaksa membayar Rp 3 juta sebagai ongkos perjalanan pulang ke kampung halaman. Karena menolak, mereka akhirnya diturunkan di tengah jalan di sekitar Semarang.
Editor: Antonius Eko
