Apindo: Kementerian Perekonomian Sebaiknya Dipimpin Profesional Murni

KBR, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta Presiden Terpilih Joko Widodo memilih menteri-menteri bidang ekonomi dari kalangan profesional bukan berasal dari partai politik.

Ketua APINDO Sofjan Wanandi menilai, kementerian yang dipimpin oleh orang yang berasal dari kalangan partai politik berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Itu banyak terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Menteri-menteri bidang ekonomi itu betul-betul bisa disalahgunakan pada saat pemilu nanti untuk kepentingan yang tidak benar. Itu saja. Misalnya Kementerian Pertanian kan sebelumnya bagus. Tapi selama 10 tahun terakhir, kementerian itu dipegang oleh salah satu politisi partai tertentu, rusak semua pertanian kita," kata Sofian di Kantor APINDO Jakarta, Selasa (16/9).

Dia menambahkan, kementerian-kementerian yang mendapatkan dana besar juga sebaiknya tidak dipimpin oleh politisi. Misalkan saja, Kementerian Pendidikan.

"Tujuan utamanya sebenarnya mencegah saja. Bukan berarti kita tuduhkan orang yang berasal dari partai politik tidak baik. Anggapan itu juga tidak boleh. Tapi saya rasa, kalangan profesional lebih mampu melihat permasalahan seperti itu. Dan yang penting, ia tidak terpengaruh dengan perkembangan atau situasi politik yang ada di kiri-kanannya," katanya.

Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-Jusuf Kalla mengumumkan jumlah struktur kabinet pada pemerintahan mendatang. Dari hasil rapat koordinasi dengan tim, Jokowi memutuskan postur kabinetnya sebanyak 34 kementerian. Dengan komposisi dari kalangan profesional dan profesional partai politik.

Editor: Pebriansyah Ariefana