APBN 2015 Disahkan Rp 2.039 Triliun

KBR, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp. 2.039 triliun. Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.392 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 647 triliun.

Rapat dimulai dengan pembacaan laporan hasil pembahasan APBN 2015 oleh Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit. Dalam APBN 2015, pendapatan negara dan hibah ditargetkan sebesar Rp1.793 triliun.

“Pendapatan dan hibah terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar 1.790 triliun dan penerimaan hibah Rp. 3 triliun," kata Noor Supit dalam rapat Paripurna DPR, Senin (29/9).

Dari anggaran belanja negara tersebut, sebesar Rp. 276 triliun dialokasikan untuk subsidi bahan bakar minyak BBM, BBN, dan elpiji tabung 3 kilogram. Kuota BBM bersubsidi tahun depan dipatok sebesar 46 juta KL atau sama dengan tahun ini.

Sementara asumsi dasar ekonomi makro yang disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, laju inflasi 4,4 %, dan nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar. Sementara target lifting minyak disepakati 900 ribu barel per hari. Disepakati juga besarnya defisit tahun depan sebesar 2,21 persen terhadap PDB atau sebesar Rp. 245 triliun.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan target defisit tersebut berarti mengalami penurunan Rp 11, 7 triliun dari yang diusulkan dalam RAPBN 2015 di mana defisit diusulkan 2,32 persen dari PDB. Ia yakin tingkat defisit yang lebih rendah atau anggaran yang bersifat baseline atau dasar dapat memberikan ruang fiskal yang cukup dan memfasilitasi proses transisi ke pemerintahan baru.

“Alokasi belanja negara diarahkan sejalan dengan misi dan arah pembangunan yang diamanatkan dalam UU tengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025," kata Chatib.

Sebelumnya Kepala Staf Kantor Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Rini Soemarno menyatakan Joko Widodo hanya mendapatkan ruang fiskal sebesar Rp 180 triliun dalam RAPBN 2015. Ruang fiskal itu untuk sembilan agenda prioritas Jokowi.

Antara lain membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Editor: Pebriansyah Ariefana