KBR, Jakarta - Tim Transisi Presiden tepilih Jokowi-JK menyarankan agar anggaran pengadaan mobil dinas menteri dialihkan untuk program kerja kabinet Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto mengatakan, presiden terpilih Jokowi menilai, dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, lebih baik anggaran itu digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Hasto menamabahkan, hal tersebut akan dibahas lebih rinci setelah penetapan resmi Jokowi menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang.
“Itu sangat jelas ketika Pak Jokowi ditanya kebijakan pengadaan mobil baru tersebut. Pak Jokowi memberi jawaban yang sangat tegas, bahwa dalam situasi yang seperti sekarang ini, memang mobil itu belum diperlukan,” kata Hasto.
“Apa yang akan direncanakan nanti, ya tentu saja setelah Pak Jokowi menjadi presiden pada 20 Oktober sesuai dengan upaya membangun kondisi fiskal kita yang lebih sehat, terkait dengan bagaimana melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak ke rakyat,” tambahnya.
Kementerian Sekretariat Negara membatalkan proses lelang pengadaan kendaraan dinas menteri, atau pejabat setingkat menteri.
Presiden terpilih Joko Widodo menolak untuk mengizinkan para menterinya menggunakan mobil Mecedes Benz tersebut. Sebab menurutnya, pembelian tersebut merupakan pemborosan. Mobil menteri yang lama, kata Jokowi, masih bisa dipakai untuk menteri-menteri di kabinetnya.
Editor: Antonius Eko
