KBR, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama resmi mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra. Ahok beralasan, pengunduran itu sebagai bentuk protes atas dukungan partai itu pada hak DPR daerah memilih kepala daerah.
Ketua DPP bidang Dalam Negeri Partai Gerindra itu menganggap hak itu akan menyandera kepala daerah agar mengabdi pada elit politik lokal, bukan pada rakyat.
"Dalam AD/ART partai Anda harus mendukung, menyukseskan semua program partai politik. Sedangkan saya berlawanan dengan nurani saya kalau partai politik saya mengatakan pemilihan kepala daerah lewat DPR D sedangkan saya bisa masuk ke politik karena ada kesempatan dipilih oleh rakyat. Ya sudah, lebih baik saya konsentrasi sisa 3 tahun membereskan Jakarta," jelas Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (10/9).
Selain itu Ahok tidak mungkin menjadi kepala daerah dengan sistem seperti itu. Sebab, partai pengunsungnya dalam Pilkada DKI 2012 dan Pilkada Belitung Timur 2005 merupakan minoritas parlemen.
Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas perubahan Undang-undang Kepala Daerah. Gerindra bersama koalisi Merah-Putih mendukung pemilihan kepala daerah kembali seperti zaman orde baru, melalui DPRD. Hanya PDI-P, Hanura, dan PKB yang mendukung pilkada langsung tetap berjalan.
"Toh 2017 saya tidak mungkin jadi gubernur lagi kan? Kalau dipilih DPRD mana mau. Kenapa tidak mau? Kita dua tahun di sini saja kita sudah setengah mati membereskan APBD, kalau pertanggungjawaban kita semua mesti ke DPRD, sudah lama dipecat saya," jelas Ahok.
Ahok yakin pengunduran dirinya tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan DKI Jakarta. Ahok bahkan optimis, ini akan membuktikan kepala daerah bisa bekerja tanpa dukungan partai.
Ahok menantang DPR Jakarta untuk memakzulkan. Sebab, ia yakin DPR Jakarta tidak akan mampu menemukan kesalahannya.
"Ini pelajaran politik terakhir di Indonesia sebelum kepala daerah diambil alih, menjadi budak, dikontrol oleh partai politik. Belum tentu, makanya kita buktikan. Ini mengganggu nurani saya. Saya tidak mau menjadi kepala daerah kalau bertanggungjawab pada DPRD. Ini pelajaran kalau DPRD punya nurani, nggak mungkin dia kerjain kepala daerah yang punya nurani kerja buat rakyat," jelasnya.
Editor: Pebriansyah Ariefana
