Sikap Kapolri dan DPR soal Polwan Berjilbab

KBR68H, Jakarta - Komisi Hukum DPR mendesak Kepolisian Indonesia untuk segera merampungkan revisi surat keputusan Kapolri Timur Pradopo mengenai prosedur pemakaian seragam polisi wanita. Aturan itu nantinya mengatur soal penggunaan jilbab sebagai seragam polwan.

Anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Yani mengatakan sudah seharusnya Indonesia menerapkan aturan tersebut, sebab negara-negara lainnya telah terebih dahulu menerapkan aturan itu. Kata dia dengan aturan itu, polwan-polwan nantinya bisa leluasa menggunakan jilbab tanpa harus khawatir melanggar aturan.

"Secepatnya bisa direalisasikan bahwa polwan-polwan bisa memakaikan busana sesuai dengan ajaran keyakinannya masing-masing. Kita memberikan dukungan, karena negara yang tidak punya Pancasila saja, memberikan kesempatan dan peluang untuk polwan-polwannya memakai jilbab," kata Yani di Gedung DPR.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Indonesia Timur Pradopo menyebutkan revisi aturan polwan berjilbab masih harus menempuh beberapa tahapan sebelum disahkan. Pihaknya mengaku masih harus meminta pendapat dari masyarakat dan tokoh yang kompeten mengenai aturan tersebut.

"Masih ada tahapan dari masyarakat luas yang kita buka seluas-luasnya, kita tunggu aja tanggapan dari masyarakat tentang seragam dinas baru, khususnya polwan untuk tidak menganggu pelayanannya kepada masyarakat. Kita tetap berproses melalui studi, pendapat-pendapat, saran juga yang memang memiliki kompeten untuk memberi masukan," kata Timur di Gedung DPR.

Dalam aturan Polri mengenai Standar Operational Prosedur untuk seragam yang harus dipakai, tidak dituliskan pakaian jilbab dalam seragam untuk polisi wanita. Sementara Sampai saat ini, Polri belum mengeluarkan keputusan tertulis soal pemberian izin pemakaian jilbab kepada polisi wanita.

Editor: Anto Sidharta