Sekjen TII: Masyarakat Belum Marah Melihat Korupsi di Indonesia

KBR68H, Denpasar – LSM Transperency International Indonesia menilai masyarakat belum marah melihat maraknya kasus korupsi di Indonesia. Sekjen TII Dadang Trisasongko mengatakan, masyarakat belum melakukan aksi apa pun terhadap praktik korupsi.

Saat ini, masyarakat masih bergantung kepada KPK dan juga aparat hukum lainnya dalam memberantas korupsi. Kata dia, belum ada gerakan massal seperti yang terjadi pada 1998 ketika masyarakat turun ke jalanan sebagai bentuk protes.

“Kita lihat sendiri, ICW berperang melawan korupsi melalui media massa, lalu juga KPK yang mulai masuk ke sektor pangan dan migas. Belum ada sebuah gerakan massal dari masyarakat yang menjadi bentuk kemarahan atas maraknya kasus korupsi. Seharusnya masyarakat bisa mengulangi peristiwa 1998 ketika melalui sejumlah kelompok kecil berhasil membuat gerakan yang masif dan membuat masyarakat turun ke jalan,”kata Dadang kepada KBR68H di Denpasar (23/9).

Dadang menambahkan, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlu peran aktif dari masyarakat sehingga praktik korupsi tidak semakin meluas. Menurut dia, masyarakat harus diberi kesadaran bahwa korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara sehingga ada gerakan yang mengungkapkan kemarahan masyarakat atas praktik tindak pidana korupsi.

Akhir tahun lalu, Indonesia berada di peringkat 118 dari 176 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang disusun oleh Transperency International Indonesia. IPK merupakan gabungan dan pengintegrasian dari berbagai hasil survei indeks korupsi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, sebuah indeks yang mengukur tingkat persepai korupsi sektor publik yang dilakukan oleh pejabat publik, negara, dan politisi.

Indonesia memperoleh skor 32 dan posisinya sejajar dengan negara Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagaskar. Untuk di kawasan ASEAN, posisi Indonesia berada di peringkat 6 dari 8 negara, berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina dan di atas Vietnam dan Myanmar. Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar.