KBR68H, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Ruhut Sitompul batal dilantik menjadi ketua Komisi Hukum. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso beralasan banyak yang menolak politisi Demokrat itu memimpin komisi hukum. Bahkan penolakan datang dari mayoritas komisi. Kata dia, sebaiknya seorang pemimpin komisi harus diterima oleh semua anggotanya.
“Kalau kemudian hari ini taruhlah kita paksakan keputusan harus diambil keputusan lewat mekanisme voting bisa saja, tapi untung semua sepakat itu semua dihindari. Karena itu saudara sekalian, tadi ada titik temu ialah memberi kesempatan Pimpinan DPR untuk mengadakan komunikasi dengan pimpinan Fraksi Partai Demokrat selama waktu rentang kurang lebih seminggu. Setelah itu nanti dipersilahkan Demokrat mau mengirimkan beliau atau siapa pun”, ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat tetap mencalonkan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi Hukum DPR.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Edi Ramli Sitanggang mengatakan, fraksinya akan menggunakan waktu selama seminggu ini untuk melobi pimpinan fraksi lain terkait penunjukan Ruhut. Kata dia, Demokrat ingin kepemimpinan Ruhut di Komisi Hukum adalah atas kesepakatan semua anggota dan tanpa proses pemungutan suara atau voting.
“Ini yang saya gak setuju ke depan, ini harus kita revisi undang-undang MD3 ini. Nggak boleh ada substansi yang berkait, kalau sudah kewenangan ya kewenangan jangan ada titik koma. Tapi dapat bilamana tidak disetujui dalam musyawarah mufakat di dalam suatu pengambilan keputusan. Ada ruang diberikan untuk melakukan voting, ini yang benar. Jadi bertali dia, di satu sisi ada konvensi ini kewenangan partai, di sisi lain ini karena person. Tapi ini juga artinya suatu pembangunan politik yang positif ke depan”, ujarnya kepada wartawan.
Sidang pelantikan Ketua Komisi Hukum DPR ditunda selama seminggu. Sebab mayoritas anggota Komisi Hukum DPR menolak Ruhut menjadi ketua komisi.
Penolakan Ruhhut menjadi ketua komisi paling keras datang dari Fraksi Partai Hanura, Gerindra, PKS, dan PPP. Alasannya Ruhut bukan figur yang tepat untuk memimpin Komisi Hukum DPR RI. Mereka mendesak Fraksi Demokrat untuk mengutus kadernya yang lebih berkompeten dan cerdas untuk pimpin komisi hukum.
Editor: Antonius Eko
