KBR68H, Jakarta - Lembaga Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) meminta petani tidak menggunakan benih transgenik untuk meningkatkan hasil produksinya. Ini menyusul rencana yang diungkapkan Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) yang siap menggunakan benih transgenik.
Manajer Kampanye dan Advokasi KRKP Said Abdullah menyatakan, penggunaan benih transgenik di Indonesia akan membuat petani bergantung pada perusahaan benih. Apalagi pengembangan bioteknologi di Indonesia baru terlaksana pada tataran lembaga perguruan tinggi. Jadi masih perlu dilakukan uji coba dampaknya sebelum diproduksi menjadi benih siap pakai.
"Kalau diskusi dengan teman-teman petani yang dibutuhkan bukan rekayasa benihnya, tapi rekayasa teknik budidayanya. Khan yang belum proses budidaya yang baik dan benar, dan itu yang perlu didukung. Nah, kemudian kalau ada pernyataan benih rekayasa genetika tak boros pupuk, saya tak yakin. Mungkin saja tak boros pupuk, tapi tetap butuh pupuk. Kedua risiko pengendalian hama penyakitnya lebih besar. Kalau berkaca pada jagung transgeniknya Monsanto, karena dia sisipkan bacilus, bakteri tertentu sehingga hanya jenis pupuk tertentu yang adaptif dengan tanaman itu. Dan itu produksinya Monsanto," jelas Said Abdullah saat dihubungi KBR68H.
Sebelumnya, Ketua Umum Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengklaim anggotanya siap menggunakan benih hasil pengembangan bioteknologi seperti benih hasil rekayasa genetika (transgenik) untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan.
Menurutnya, penggunaan benih transgenik bisa menjadi solusi bagi para petani untuk menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 nanti. Tapi menurut Winarno, para petani belum bisa menggunakan benih hasil pengembangan bioteknologi itu, karena belum adanya payung hukum dan juga izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Editor: Antonius Eko
