Pemerintah Tak Punya Inisiatif Selesaikan Kasus TKI dan Buruh Kuali

KBR68H, Jakarta - Partai Golkar menilai Pemerintah tidak peduli dengan masalah ketenagakerjaan seperti persoalan buruh dan Tenaga Kerja Indonesia yang terancam kehilangan nyawa.

Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh mengatakan, fakta ketidakpedulian pemerintah adalah lambannya penanganan nasib TKI yang terancam hukuman penjara dan juga hukuman mati hingga kasus buruh di dalam negeri yang tidak dibayar.

“Selain selalu terlambat dalam penanganan TKI bermasalah, kini Menakertrans ternyata mengingkari janjinya terhadap para korban perbudakaan Pabrik Kuali Tangerang. Saya menjadi semakin yakin bahwa Pemerintah sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk memperbaiki diri dalam konteks menyelesaikan masalah ketenagakerjaan,” tegasnya, dalam keterangan pers yang diterima KBR68H, Rabu (25/9).

Anggaran pengawasan, lanjutnya, tidak menjadi prioritas dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Padahal, pengawasan penting dalam melindungi hak-hak para pekerja juga masalah status hukumnya.

“Pengawasan pun harus menjangkau sampai tingkat proses hukumnya. Agar terjadi kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya. Banyak sekali kasus-kasus ketenagaankerjaan mandeg karena tidak proaktifnya Kemnakertrans dalam menindaklanjuti dan mengawal proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Menurut Poempida, Menakertrans dapat memberikan santunan langsung kepada para korban perbudakan pabrik kuali di Tangerang ini, dan dapat mengatur mereka untuk turut serta dalam program padat karya Kemnakertrans. Sehingga mereka dapat menikmati pekerjaan yang layak.

Di masa yang akan datang, lanjut Poempida, Menakertrans dapat menjadikan desa asal para korban ini menjadi target program desa produktif yang ada di Kemnakertrans karena desa asal para korban pabrik Kuali tersebut teridentifikasi sebagai daerah miskin.

“Jadi sangat layak untuk mendapatkan program tersebut. Jika program ini berjalan para korban ini secara tidak langsung dijadikan “pahlawan” oleh Kemnakertrans untuk desanya. Saya sangat menyayangkan tindakan-tindakan pasif dari Kemnakertrans dalam masalah ini,” tegasnya.