KBR68H, Jakarta - LSM pemantau tayangan televisi, Remotivi meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak pilih kasih terhadap televisi swasta yang menyiarkan kegiatan partai politik.
Ini menyusul pemberian teguran dari KPI kepada Televisi Republik Indonesia (TVRI) karena menyiarkan konvensi Partai Demokrat tanpa henti selama 2 jam Minggu lalu. Direktur Remotivi, Roy Thaniago mengatakan, pihaknya mencatat televisi swasta juga sering melakukan hal serupa lantaran pemilik media tersebut adalah petinggi partai politik. Untuk itu Remotivi meminta KPI juga tegas memberlakukan sanksi terhadap televisi swasta yang melanggar etika netralitas dan independensi.
"Ketika akhirnya acara TVRI sudah diberikan sanksi oleh KPI, itu saya apresiasi saja kerja KPI. Cuma sanksi ini saja enggak cukup bahwa harus dilanjutkan dengan kerja kerja lain yang padahal sudah dilakukan hal yang sama oleh TV TV swasta. Saya sendiri punya catatan banyak tentang apa yang dilakukan TVRI dan TV swasta terkait politisasi media dan itu memang belum ada tindakan yang tegas oleh KPI. TV swasta masing masing TV yang punya afiliasi dengan partai politik mereka punya banyak sekali tayangan tayangan berita yang porsinya sangat lebih banyak untuk partainya sendiri," terang Thaniago saat dihubungi KBR68H, Sabtu (21/9).
Direktur Remotivi Roy Thaniago menambahkan, penayangan iklan parpol yang sekaligus sebagai pemilik media juga merugikan negara. Menurut Thaniago, ini karena pemilik media yang juga politisi tidak membayar seperti halnya partai lain yang beriklan di TV mereka. Untuk itu Remotivi juga meminta agar KPI meningkatkan pengawasannya terhadap televisi sesuai dengan aturan Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya TVRI menyiarkan siaran tunda acara Konvensi Partai Demokrat selama 2 jam. Direktur Utama TVRI Farhat Syukri dituding telah memaksa awak redaksi untuk menyiarkan acara tersebut di akhir pekan lalu.
Editor: Pebriansyah Ariefana
