KPAI: Rehabilitasi AQJ, bukan Dibawa ke Pengadilan

KBR68H, Jakarta- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada kepolisian untuk taat pada Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam menangani kasus AQJ atau Dul.  Bocah 13 tahun tersebut adalah tersangka  kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan banyak orang di tol Jagorawi, Jakarta.

Ketua Divisi Pengawasan KPAI, M Ikhsan mengatakan, SKB tersebut telah disepakati oleh Polri, Kejaksaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang telah tertuang menjadi Undang-undang nomor 11 tahun 2012. Kata dia, dalam SKB tersebut mengatur bagaimana tersangka anak, tidak diperkenankan untuk menjalani proses hukum dan pengadilan pada penyelesaian kasusnya.

“Saya fikir Kompolnas juga memahami tentang prinsip-prinsip tentang dalam undang-undang peradilan dan persidangan anak, justru yang didorong dalam SKB kepolisian, Mahkamah Agung dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu bagaimana agar bisa diterapkan diversi dan Restorative justice, aturan ini memang sudah ditetapkan dalam undang-undang no 11 tahun 2012, artinya jadi kalau Kompolnas mengatakan seperti itu, itu betul-betul bertentangan dengan semangat UU yang baru. Di dalam UU itu diatur bagaimana menghindari anak dari proses hukum dan pengadilan tetapi arahnya kepada pembinaan dan rehabilitasi", ujarnya kepada KBR68H pada Program Sarapan Pagi.

Sebelumnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan musisi Ahmad Dhani untuk tidak menyuap kepolisian dalam kasus kecelakaan yang menimpa anaknya.

Anggota Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan Ahmad Dhani bisa makin memperburuk citra kepolisian jika menyuap polisi untuk meringankan hukuman anaknya. Menurut dia, anak Ahmad Dhani harus menerima konsekwensi setelah menjadi tersangka kecelakaan yang 6 orang meninggal.

Editor: Doddy Rosadi