Kontras: Dipertanyakan, Gelar Perdamaian untuk SBY !

KBR68H, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan pemberian Gelar Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Hukum Perdamaian kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penghargaan yang diberikan Universitas Syiah Kuala Aceh ini bertolak belakang dengan rekam jejak SBY saat bekerja di tanah rencong. (Baca: Dikritik, SBY Tetap Terima Penghargaan ACF)

Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan, SBY merupakan salah satu aktor dalam pemberlakuan darurat militer untuk Aceh pada 2003. Selain itu, selama pemerintahan SBY tak satu pun kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah dituntaskan.

“Sebetulnya ini ada kontradiksi, Di satu sisi memang betul dia mendorong perdamaian di Aceh. Tapi di sisi lain dia juga orang yang menggelar militer di Aceh ketika jamannya Megawati. Karenanya hari ini yang berkewajiban untuk menyelesaikan rentetan pelanggaran HAM di Aceh,” ujar Haris kepada KBR68H,Kamis(19/9/).

Koordinator Kontras, Haris Azhar menambahkan sebagai bukti ketidakpedulian SBY yaitu tidak adanya peran pemerintah dalam pembongkaran 40 lebih kuburan massal di Aceh. Menurutnya, SBY seharusnya berperan aktif dalam proses pembongkaran kuburan tersebut untuk penelusuran pelanggaran HAM di Aceh. (Baca: Perempuan Galang Aksi Tanda Tangan Tolak Penghargaan untuk SBY)

Malam ini Universitas Syiah Kuala Aceh menganugerahkan Gelar Doktor Honoris Causa kepada Susilo Bambang Yudhoyono di bidang Ilmu Hukum Perdamaian. Penghargaan ini ditujukan kepada rakyat Aceh yang kini hidup damai dan mulai membangun.

Editor: Nanda Hidayat