KBR68H,Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta pengangkatan dan pembagian guru diserahkan kembali ke pemerintah pusat. Inspektur Jenderal Kemendikbud, Haryono Umar mengatakan, pengangkatan guru oleh pemerintah daerah saat ini telah mengakibatkan ketidakmerataan guru di berbagai daerah. Kata dia, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendiskusikan Undang-Undang Otonomi yang mengatur kewenangan tersebut.
“2,9 juta guru di Indonesia baik swasta ataupun negeri. Sebagian besar kan sudah sertifikasi. Hanya masalahnya itu penyebarannya. Ada tempat yang kekurangan seperti daerah 3 T yaitu terluar, tertinggal, terjauh itu kan sangat kurang guru. Oleh karena itu disiasati oleh Kementerian dengan mengirim mahasiswa tingkat akhir ke daerah-daerah tersebut," ujar Haryono Umar ketika dihubungi KBR68H, Minggu (22/9).
Haryono Umar menambahkan, Kemendikbud sering menerima keluhan sejumlah guru selama era otonomi daerah. Mereka kerap mempertanyakan soal rotasi guru yang berseberangan dengan Pemerintah Daerah setempat. Sebelumnya, sejumlah daerah mengaku kekurangan jumlah guru. Di antaranya adalah Balikpapan dan Banyuwangi. Pemerintah Balikpapan mengaku kekurangan sebanyak 500 lebih. Sementara Banyuwangi hingga mencapai 2000 guru. (Baca: Indonesia Kekurangan Banyak Guru SD)
Sementara itu, Komisi Pendidikan DPR mendorong Pemerintah Daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan kerjasama untuk mengatasi kekurangan guru. Anggota Komisi Pendidikan DPR, Agus Hermanto menilai, Pemda dan Kemendikbud seharusnya tidak saling lempar tanggung jawab dalam pemenuhan jumlah guru. Kata dia, saat ini jumlah lulusan universitas keguruan dan anggaran pendidikan sudah cukup besar, sehingga tidak masuk akal jika masih ada daerah yang kekurangan guru.
“Setiap kita melakukan RDP kita selalu mendorong ini, sehingga kekurangan-kekurangan guru dapat tercukupi. Memang selama ini kita sering dengar di daerah terpencil, terdepan dan terluar. Tapi kalau di kota sendiri ada kekurangan harus segera dibicarakan, karena di kota lebih banyak guru-guru yang siap diterjunkan,” ujar Agus saat dihubungi KBR68H, Minggu(22/9).
Sebelumnya, sejumlah daerah mengaku kekurangan jumlah guru. Di antaranya adalah Balikpapan yang kekurangan 500 lebih guru, Banyuwangi 2000 guru, serta Nunukan 1000 guru. Selain itu, DKI Jakarta juga mengaku masih perlu guru sebanyak 8000 pada tahun ini.
Editor: Nanda Hidayat
