Kelola Buruh Migran, Indonesia Bisa Tiru Metode Filipina

KBR68H, Jakarta - Pemerintah diminta meniru metode Filipina dalam mengelola buruh migran. Ketua Migran Center, Sihol Manullang mengatakan, biaya yang dikenakan kepada migran Filipina hanya 10% dari migran Indonesia.

“Maka tak usah debat panjang, duplikasi saja metoda Filipina. Inilah langkah paling ringkas, agar negara jangan lagi mengeksploitasi rakyat demi kemakmuran para pejabat,” kata Sihol Manullang, dalam keterangan pers yang diterima KBR68H.

Sihol menambahkan, selama ini buruh migran dieksploitasi. Contohnya, mereka dipaksa untuk menandatangani perjanjian potong gaji 9 sampai 10 bulan. Padahal, pembeli jasa di luar membayar uang kepada penyalur TKI.

Selain itu, pemerintah harus juga segera mendirikan BUMN Perusahaan Jasa BMI (PJBMI) atau Perusahaan Jasa TKI (PJTKI).
 
“BUMN langsung bekerja sama dengan desa di seluruh Indonesia, dimana pemerintah memberi subsidi melalui pengurusan dokumen gratis. Kalau pun ada potongan bagi migran, jangan lebih dari sebulan gaji,”ujar Sihol.

Migran Center berpendapat, KPK perlu menempatkan petugas dalam pengurusan dokumen. Jangan hanya bekerja sama dengan Pemda DKI, KPK seharusnya juga membantu migran, dengan menempatkan petugas mengawasi proses dokumen.

“Supaya KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang katanya gratis, nyatanya memang gratis. Jangan seperti sekarang, katanya saja, nyatanya lain. Juga dokumen lain dan pelatihan yang menjadi objek bisnis PJTKI dan pejabat,” kata Sihol.