Izinkan Swasta Ikut Lelang Jabatan Dirjen PAS

KBR68H, Jakarta- Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi mengusulkan agar Kementerian Hukum dan HAM membuka proses seleksi lelang jabatan Dirjen PAS untuk swasta. Meski aturan lelang jabatan tidak bertentangan dengan hukum, tapi Wakil Menteri PAN RB Eko Prasojo mengattakan, langkah itu bisa dilakukan atas izin presiden.

"Karena tadi Pak Deny (WamenkumHAM-red) bilang masih belum terlalu ramai ya. Karena mungkin orang lihat jadi Dirjen lapas kan tantangannya berat. Kalau memang dibutuhkan bisa dibuka untuk sektor swasta. Tapi atas ijin presiden. Secara peraturan perundang-undangan bisa, tapi atas ijin presiden," ujar Wamen KemenPAN RB Eko Prasojo dalam acara seminar Plus Minus Lelang Jabatan di Jakarta, Kamis (11/9).

Sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM mengakui peminat lelang jabatan untuk posisi Dirjen PAS sepi peminat. Ini diakui Wakil Menteri KemenkumHAM Deny Indrayana akibat tingginya persyaratan yang harus dipenuhi pelamar. Salah satu syarat yang akhirnya diubah adalah persyaratan pendidikan yang harus magister.

Hari ini merupakan hari terakhir penutupan lelang jabatan untuk posisi Dirjen PAS. Hingga Selasa lalu baru tiga orang yang mendaftar. Mereka adalah anggota Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala, pegawai Kementerian Hukum dan HAM Yan Suharyono, dan anggota Dewan Ketahanan Nasional Mohammad Ghazalie. Sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM sudah memilih Irjen Kemenkumham Agus Sukiswo dari proses lelang jabatan. Agus merupakan bekas Direktur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

Editor: Doddy Rosadi