KBR68H, Jakarta - Komisi Hukum DPR menyayangkan penggunaan anggaran Kepolisian Indonesia yang belum tepat penggunaan. Ketua Komisi Hukum DPR I Gede Pasek Suardika mencontohkan, pengadaan mobil di institusi Bhayangkara itu yang menggunakan mesin berkapasitas besar. Hal tersebut menurutnya, malah justru memboroskan anggaran di lembaga itu.
"Tetapi menjadi masalah juga. Kalau jatah BBM nya sedikit, buat apa menggunakan mobil yang ber-CC besar? Kan itu lebih boros. Ini fakta juga. Padahal ada pilihan-pilihan yang mungkin kendaraan yang CC nya lebih kecil. Sehingga penyerapannya lebih mudah. Onderdilnya dicari juga yang lebih murah. Tapi kan kenyataannya yang diadakan malah justru mobil-mobil yang suku cadangnya mahal juga. Ketika anggarannya terbatas, mestinya ada disiplin dalam memilih perlengkapan, peralatan, sarana prasarana yang kira-kira bisa dimaksimalkan dari anggaran yang ada," ujar Gede Pasek Suardika di Jakarta, Sabtu (14/9).
Ketua Komisi Hukum DPR I Gede Pasek Suardika juga meminta agar pihak-pihak yang berwenang di kepolisian mampu merancang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebelumnya, alasan anggaran Polri terbatas membuat anggota polisi memiliki pekerjaan sampingan muncul seiring penembakan polisi di Kuningan, Jakarta. Juru Bicara Kepolisian Indonesia, Ronny F Sompie mengatakan, pekerjaan sampingan sebagai jasa pengamanan dilakukan karena gaji polisi kecil. Hal ini terkait dengan anggaran polisi yang juga kecil.
Editor: Pebriansyah Ariefana
