Diduga Loby Politik di Toilet, Sudrajat Gagal Jadi Hakim Agung

KBR68H, Jakarta-Calon Hakim Agung yang terlibat isu Loby Politik di Toilet Gedung DPR RI, Sudrajat Dimyati gagal terpilih menjadi Hakim Agung. Dalam pemungutan suara atau Vooting di Komisi Hukum DPR RI, ia hanya berhasil mengumpulkan satu suara dari 45 pemilih. Ketua Komisi Hukum DPR RI Gede Pasek Suardika mengatakan, tidak terpilihnya Sudrajat menunjukkan Pemilihan Hakim Agung dilakukan secara independen. (Baca: Menanti 7 Hakim Agung yang Baru)

“Kalau kita kan menyerahkan ke masing-masing anggota. Apakah isu loby politik toilet itu sebagai masalah atau tidak? Masing-masing sudah punya pilihan kan. Paling tidak gambaran pemungutan suara sudah menggambarkan penilaian terhadap peristiwa itu. Ia, buktinya beda-beda suaranya kan otomatis punya independensi. Saya pun dengan anggota Partai Demokrat yang lain agak beda suara juga,” ujar Gede di Jakarta, Senin (23/9).

Sementara itu Sudrajat Dimyati, calon hakim agung yang diduga melakukan lobi terhadap anggota DPR, siap penuhi panggilan Komisi Yudisial (KY) pada Kamis mendatang. Sudrajat mengaku siap menjelaskan tuduhan suap yang menurutnya tidak pernah ia lakukan kepada anggota DPR itu.

"Hari Kamis tanggal 26 jam 10. (Itu bapak sudah terima suratnya?) Suratnya kan ke pengadilan tinggi Pontianak, tembusan ke Mahkamah Agung dan ke ketua pengadilan tinggi saya, kemudian masuk ke email saya. (Bapak siap menjelaskan ke KY?) Saya siap. Saya benar. Apa yang salah dengan saya? Saya mau membuang hajat, sesuatu yang tidak bisa saya wakilkan. Kalau saya menikahkan anak saya, saya bisa wakilkan. Tapi membuang hajat ini harus saya lakukan sendiri," kata Sudrajat di Gedung DPR (23/9).

Pekan lalu Sudrajat Dimyati diberitakan bertemu dengan salah seorang anggota DPR yakni Bahrudin Nasori di toilet pada saat proses seleksi Calon hakim agung . Bahrudin dan Sudrajad diduga melakukan lobi khusus terkait seleksi calon hakim agung terebut. Namun keduanya membantah jika telah melakukan transaksi terkait pemilihan hakim agung. (Baca: Jumlah Hakim Agung Kurang, Peyelesaian Perkara Turun)

Editor: Nanda Hidayat