Buruh: Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok

KBR68H, Jakarta - Organisasi Buruh Konfenderasi Pergerakan Rakyat (KPR) menilai usulan penaikan upah  tidak akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan buruh. Presiden KPR, Azwar Maruf mengatakan selama ini yang menjadi persoalan adalah pemerintah tidak pernah bisa menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok. Kebijakan penaikan upah buruh juga dinilai sarat dengan kepetingan politik pemerintah.

"Pemerintah sampai hari ini kan kebijakannya masih politik upah murah, kebijakannya seperti itu. Nah, itu yang kemudian menurut saya menyebabkan mau dinaikan, ketika misalkan upah dinaikkan cukup kecil, kemudian harga kebutuhan pokok tidak dikontrol yang kemudian mengalami kerugian, yang tidak diuntungkan adalah kawan-kawan buruh," ujar Azwar Maruf di acara Sarapan Pagi KBR68H, Rabu (04/9).

Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat (KPR), Azwar Maruf mendesak pemerintah mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sehingga jika upah tidak naik sekalipun, buruh tetap bisa hidup layak.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan penaikan upah. Kenaikan itu dibatasi hanya 10 persen pada tahun depan. Ini berdasarkan Instruksi Presiden yang sudah terbit beberapa waktu lalu.

Inpres ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama buruh. Mereka menuntut inpres itu dicabut. Sebab akan memiskinkan buruh. Buruh mengancam akan berdemo jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Editor: Suryawijayant