BPK Temukan Duplikasi Anggaran UN Hingga Rp62 Milliar

KBR68h, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan pemerintah mengevaluasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) karena belum efektif menjalankan tugas. BPK menemukan komunikasi buruk dilakukan BSNP dengan Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah saat pelaksanaan Ujian Nasional 2013.

Akibat komunikasi yang buruk ini negara berpotensi mengalami kerugian. Auditor BPK Akhsanul Khaq mengatakan buruknya komunikasi membuat penentuan porsi pembiayaan penyelenggaran Ujian Nasional yang ditanggung pemerintah pusat dan pemerintah daerah terjadi duplikasi anggaran APBN dan APBD sekira Rp. 62,2 miliar.

“Dalam pelaksanaan UN ini kan dianggarkan di pusat, misalnya pencetakan naskah, juga pelaksanaan UN di daerah. Nah ini tidak terjadi komunikasi yang baik sehingga pusat menganggarkan, daerah menganggarkan untuk kegiatan yang sama,” jelas Auditor BPK Akhsaul Khaq.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan independen yang diserahi tanggung jawab melaksanakan Ujian Nasional sesuai Peraturan Pemerintah. BPK menemukan kerugian negara akibat tidak efektifnya BSNP dalam menjalankan tugasnya. Di mana penyimpangan dalam proses lelang pada ujian nasional 2013 menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 6,3 miliar.

Editor: Suryawijayanti