BPK Penyimpangan UN Hingga Rp 14 M

KBR68H, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan potensi kerugian negara pada pelaksanaan Ujian Nasional 2013 sebesar Rp 6,3 miliar. Sementara kerugian negara pada Ujian Nasional 2012 sebesar Rp 8,1 miliar.

Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan kerugian negara ini terjadi dalam proses lelang. Kata dia, saat memilih rekanan tidak menghasilkan angka yang menguntungkan bagi negara dan juga dari segi kompetensinya tidak layak.

“Apakah sebuah penyimpangan itu merupakan tindak pidana korupsi atau tidak, itu ranahnya penegak hukum, bisa Kejaksaan bisa KPK. Kalau kita bahasanya penyimpangan saja, kita melihat apakah itu potensi kerugian negara atau kerugian negara, tentu dengan hitung-hitungan dan SoP yang ada di kita,“ ujar Anggota BPK Rizal Djalil.

Sejak April lalu BPK mengaudit penyelenggaraan Ujian Nasional yang bermasalah. Pelaksanaan Ujian Nasional SMA di 11 provinsi sempat tertunda karena penggandaan dan distribusi soal yang terlambat. Pelaksanaan Ujian Nasional menjadi wewenang Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud dengan alokasi anggaran Rp. 644 miliar.

Editor: Suryawijayanti