Australia Perlu Jelaskan Kebijakan Pengusiran Manusia Perahu

KBR68H, Jakarta- Komisi luar negeri DPR meminta pemerintah Australia untuk menjelaskan kebijakannya soal pengusiran imigran gelap, dalam kunjungannya ke Indonesia besok.

Ketua komisi luar negeri DPR Mahfudz Siddiq mengatakan melanggar etika hubungan bilateral. Mahfudz juga meminta dalam pertemuan tersebut, agar Tony Abbot meminta saran Indonesia solusi yang baik dalam pencegahan penyelundupan manusia sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

“Ada kepanikan dari pemerintah Australia sekarang dalam mengatasi persoalan people smuggling. Sehingga ide-ide solusi yang digagas itu cenderung mengabaikan etika hubungan bilateral dengan Indonesia. Misalnya gagasan membeli perahu-perahu atau kapal-kapal nelayan Indonesia. Lalu ingin menjadikan warga negara Indonesia dalam people smuggling. Bahkan mereka juga akan dilengkapi dengan alat-alat komunikasi.”ujar Mahfudz Siddiq kepada KBR68H, Minggu (29/9).

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan kedatangan Perdana Menteri Australia Tony Abbot ke Indonesia untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono besok. Staf khusus presiden bidang luar negeri Teuku Faizasyah mengatakan kedatangan Toni Abbot pasca terpilih menjadi Perdana Menteri Australia bertujuan untuk meningkatkan kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.

Editor: Pebriansyah Ariefana