KBR, Jakarta - Aliansi BEM Seluruh Indonesia berencana akan terus menggelar aksi demonstrasi menuntut Presiden Joko Widodo diturunkan dari jabatannya.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS), Agung Lucky Pradita mengatakan aksi tersebut akan dilakukan di seluruh daerah di Indonesia secara bertahap, bergantian, maupun serentak.
Meski demikian, ia belum bisa menjelaskan secara rinci terkait rencana aksi tersebut karena masih dalam pembahasan internal.
Agung mengatakan alasan adanya aksi ini adalah bentuk kemuakkan dan kemarahan masyarakat terhadap Jokowi yang dinilai telah merusak demokrasi.
Salah satu yang memicu kemarahan antara lain kentalnya niat untuk membangun politik dinasti dan tindakan melanggar konstitusi.
"Teman-teman melakukan aksi untuk menolak politik dinasti dan juga untuk pulangkan Jokowi ke kota Solo itu kembali. Karena kita tahu, bahwasanya hari ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan masyarakat Solo pun hari ini sudah marah betul kepada Presiden Joko Widodo, karena telah merusak demokrasi, dan juga hukum, dan juga konstitusi yang ada di Indonesia,“ ujar Agung kepada KBR, Selasa (27/8).
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS), Agung Lucky Pradita menambahkan alasan adanya aksi turunkan Presiden Joko Widodo ini juga sebagai upaya 'membangunkan' dan memberikan catatan hitam untuk pemerintahan yang selama 10 tahun ini sudah dilakukan.
"Upaya-upaya terus dilakukan. Besok (Rabu 28/8) pun bahkan akan ada aksi lagi ke jalan dengan mengusung tema 'Adili Jokowi atau Pulangkan Jokowi'," ucapnya.
Sebelumnya, ribuan orang di Kota Yogyakarta, DIY kembali turun ke jalan mengikuti aksi 'Jogja Memanggil' sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi darurat demokrasi Indonesia akhir-akhir ini, Selasa (27/8).
Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Jogja Memanggil yang dimotori dari kelompok aktivis Forum Cik Di Tiro, Jaringan Gugat Demokrasi (Jagad), dan aliansi BEM se-DIY.
Aksi tersebut menuntut Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawabnya atas dinamika demokrasi di Indonesia. Aksi juga digelar untuk memberi 'hukuman' politik pada Presiden Jokowi menjelang berakhir masa jabatannya.
Baca juga:
- Kronologi 7 Jam 'Pembegalan' Konstitusi di DPR, Pasca-Putusan MK
- DPR dan Pemerintah Lawan Putusan MK, Publik Diminta Tidak Diam
Suara buruh
Koordinator Dewan Buruh Nasional, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos, meminta pemerintah peka terhadap situasi gejolak yang terjadi di kalangan masyarakat.
Menurut Nining, saat ini rakyat tengah marah lantaran selama pemerintahan Joko Widodo, suara mereka tidak didengar.
"Karena ini adalah bentuk akumulasi kemarahan rakyat terhadap kekuasaan yang memang beringas, kekuasaan yang semakin zalim. Terhadap bangsa dan rakyatnya, dan hanya mengedepankan kepentingan segelintir orang. Bahkan termasuk bagaimana membangun kekuatan dinasti terhadap kepentingan keluarga, yang kemudian mengabaikan aspek yang lebih luas," kata Nining kepada KBR, Selasa, (27/8/2024).
Nining Elitos mengatakan, tuntutan turunkan Jokowi yang disampaikan aksi massa bisa memicu eskalasi lebih luas, jika pemerintahan selanjutnya masih menggunakan pola yang sama.
"Ketika kaum muda, masyarakat, tidak punya ruang dan kesempatan maka gejolak itu akan terus terjadi. Apalagi semakin jauhnya tentang persoalan kesejahteraan, akses pendidikan, kesehatan, itu akan memicu bentuk kemarahan rakyat. Makanya, siapa pun di negeri ini harus mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia bukan hanya kepentingan segelintir orang," katanya.
Baca juga:
- Jelang Lengser, Jokowi Curhat Ditinggal Ramai-ramai
- 'Kalau Mereka Membangkang pada Konstitusi, Rakyat Bisa Membangkang Juga'
Pendapat serupa juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari.
Feri menilai seruan aksi yang terjadi saat ini merupakan bentuk kegeraman dan kemuakan terhadap kerja presiden Joko Widodo selama satu dekade.
Ia mengatakan, salah satunya adalah adanya upaya perusakan tatanan negara lewat politik dinasti Jokowi.
"Jadi ini tumpukan kemarahan dan kekesalan karena tabiat dari politik dinasti presiden. Yang betul-betul mempertontonkan kebobrokan dalam memahami politik ketatanegaraan yang semestinya harus punya adab dan kesantunan," kata Feri kepada KBR, Selasa, (27/8/2024).
Feri Amsari menambahkan, munculnya tuntutan yang kemudian beralih dari mempermasalahkan soal Pilkada menjadi turunkan Jokowi merupakan tuntutan yang beralasan.
"Berbasis dari alasan kemuakan orang terhadap dinasti Jokowi," katanya.
Baca juga:
