KBR, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, dirinya akan segera melengkapi struktur organisasi dan peraturan-peraturan, termasuk soal anggaran terkait program makan bergizi agar target dimulainya program pada awal 2025 bisa terlaksana.
Hal ini disampaikan Dadan usai dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024).
"Secepatnya, karena targetnya jika semua lancar, maka kami berkeinginan agar di bulan Desember kami bisa menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan pada tanggal 2 Januari (2025) program makan bergizi sudah bisa dilaksanakan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Namun saat ditanya lebih lanjut terkait anggaran dan skema penyaluran makan bergizi, Dadan enggan menjelaskan.
"(Skema penyalurannya bagaimana?) Itu nanti kami sudah mendapat arahan baik dari Pak Presiden Jokowi maupun dari Pak Prabowo nanti beliau-beliau nanti yang menyampaikan. (Anggarannya nanti langsung ke UPT atau langsung disalurkan ke sekolah atau nanti pada pihak lain?) Itu nanti lebih lanjut disampaikan oleh bapak Presiden ya," imbuhnya.
Dadan menjelaskan, Presiden Jokowi meminta agar Badan Gizi Nasional tidak hanya melaksanakan program makan bergizi gratis tapi lebih luas dari itu, terutama terkait dengan budaya hidup sehat di masyarakat.
"Ya kan banyak potensi daerah yang belum dikembangkan. Contoh misalnya daun kelor, anak-anak mestinya tahu kan manfaat daun kelor seperti apa, untuk kesehatan apa. Presiden Jokowi menginginkan agar hal itu juga diketahui oleh anak-anak sekolah," kata Dadan.
Baca juga:
Makan Bergizi Gratis, Pemkot Solo Ingatkan Perlu Pengawas Nutrisi
