KBR, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengingatkan swasta agar tidak memonopoli proses layanan logistik, terutama dalam penerapan Ekosistem Logistik Nasional (NLE) yang saat ini tengah dibangun pemerintah.
Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sistem itu untuk menekan biaya waktu dan tarif dalam proses pengiriman logistik di Indonesia.
“NLE, yang mengintegrasikan Government to Government to Business, G to G to B. Stakeholder yang terkait dengan rangkaian dari hulu ke hilir, dapat mempercepat proses layanan sehingga biaya logistik dapat ditekan. Hal ini perlu mendapat dukungan dari sisi B to B (business to business) yang kompetitif, transparan, dan tidak monopoli. Sehingga rangkaian National Logistic Ecosystem, NLE, yang didukung dengan IT tersebut akan benar-benar berdampak dalam menekan biaya logistik,” kata Budi dalam diskusi daring, Rabu (04/08/2021).
Budi Karya menjelaskan, terjadi peningkatan hingga 15 persen terhadap kinerja layanan pelabuhan di Indonesia pada periode 2010 hingga 2018.
"Perbaikan layanan juga terlihat dari kecukupan sarana transportasi, aksesibilitas layanan, konektivitas transportasi, hingga penurunan tarif jasa logistik," jelasnya.
Budi menambahkan, Kementerian Perhubungan saat ini telah menyiapkan sistem layanan daring yaitu sistem logistik elektronik (e-logistic system).
"Layanan ini bertujuan untuk menjamin perizinan logistik nasional berjalan secara terintegrasi," katanya.
Ia berharap, transparansi yang dibangun antara pemerintah dan swasta dalam perizinan ekspor-impor dapat mendorong efisiensi biaya logistik di Indonesia.
Editor: Kurniati Syahdan
